ESERISME

Dokumentasi Pribadi Gerbangdunia.zone.id - Politik saat ini bukan konsumsi elite-elite politik semata. Di mana pun orang bisa ‘bacot’ tentang politik, mulai di jajanan kaki lima hingga ke hotel bintang lima. Sejak matahari terbit di ufuk timur hingga bulan purnama di malam hari, politik tak lepas dari perbincangan orang-orang. Seolah tak pernah kekurangan bahan, mulai dari obrolan santai di warung kopi hingga debat kusir di sosial media. Pun begitu yang dilakukan oleh Seno Gumira Ajidarma, seorang kritikus film yang kebetulan nyambi menjadi Rektor Institut Kesenian Jakarta. Seperti halnya kritik film yang dapat dipandang dari sudut mana pun, maka ia menganggap politik pun bisa di pandang oleh seseorang yang berada di luar ranah disiplin ilmu politik. Melalui Jokowi, Sangkuni, Machiavelli ia mencoba untuk menyentil para stakaholder politik melalui esai-esai yang ditulisnya. Esai-esai Seno Gumira Ajidarma menyadarkan kita tentang mata

Sumber gambar: pixabay.com "Berapa jumlah guru yang masih hidup?" Itu pertanyaan Kaisar Jepang setelah bom atom jatuh di Negeri Sakura tersebut.   Kisah itu beredar luas. Bisa saja mitos, tetapi intinya narasi tersebut memiliki suatu substansi yang valid. Pemimpin Negeri Sakura itu memikirkan pendidikan yang begitu sangat penting bagi kelangsungan negerinya. Ia begitu sadar bahwa yang akan memajukan negerinya bukan melimpah ruahnya sumber daya alam, penduduk yang amat banyak, tetapi pendidikan yang akan membawa kearah mana negeri tersebut akan bergerak. Sejak terpilih menjadi Presiden 2014 lalu. Presiden Joko Widodo mendengungkan suatu gerakan bagi peningkatan kualitas warga Indonesia. Revolusi Mental namanya. Namun, yang terjadi hingga saat ini adalah revolusi infrastruktur. Memang infrastruktur merupakan penopang kehidupan bangsa. Namun sesungguhnya kualitas infrastruktur kehidupan bangsa semata-mata cermin kualitas manusianya. Selama bangsa dan se

Sumber gambar: flickr.com   Dulu, Saya tak percaya bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara maju. Sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu, pembangunan fisik seperti infrastruktur menjadi prioritasnya, itupun tidak merata, hanya Jawa sebagai fokusnya. Disisi lain, pembangunan sumber daya manusia seperti di anak tiri kan. Lebih tragisnya lagi, sesudah di anak tiri kan, pendidikan mendiskriminasikan subyek didikannya. Pendidikan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan mutlak dilakukan oleh setiap negara. Pertanyaannya, kenapa sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia belum berdampak pada kemajuan negara ? Apakah dana yang digelontorkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN kurang ? Atau, sesungguhnya masalahnya bukan pada anggarannya, melainkan pada pengelolaannya ? Marilah kita coba melihat alternatif yang kedua. Bukan anggarannya, tapi bagaimana pengelolaannya. Anggaran pendidikan dialoka